Tugas III (Bahasa Indonesia 2)

1.       Menurut Mulyadi .Auditing.Edisi ke-6 Jakarta :PT.Salemba Empat,2002.

“Pemeriksaan akuntan (auditing) adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah kegiatan pengumpulan, pengevaluasian bahan bukti yang dilakukan oleh seorang yang independen [1]dan kompeten[2]dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang akan berguna bagi pihak yang berkepentingan.

2.       Menurut Arens & Loebbecke dalam Amir Abadi Yusuf.Auditing(Buku 1):PT.Salemba Empat,1997 yaitu:

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi[3] yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen untuk memeriksa dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai jasa pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

3.       Menurut Alejandro R Gorospe yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Audit Manajemen Kontemporer (2000 : 2) adalah :

“audit manajemen adalah suatu teknik yang secara teratur dan sistematis digunakan untuk menilai efektifitas[4] unit atau pekerjaan dibandingkan dengan standar perusahaan dan industry, dengan menggunakan petugas yang ahli dengan lingkup objek yang di analisis, untuk menyakinkan manajemen[5] bahwa tujuannya dilaksanakan, dan keadaan yang membutuhkan perbaikan di temukan .”

4.       Menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh KAP (2004: 175) dikemukakan bahwa:

“Audit manajemen, disebut juga operasional audit, audit fungsional, audit sistem, adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa audit manajemen adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dn teratur untuk menilai cara-cara manajemen di dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan yang diharapkan secara efektif, efisien dan ekonomis serta penyampaian saran perbaikan kepada manajemen untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan.

5.       Menurut Konrath. Auditing A risk Analysis Approach.Edisi 5,2005

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk secar objectif mendapatkan dan engevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

6.       Menurut Whittington, O.Ray dan Kurt Panny.Auditing.Edisi 5,2001

“Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik [6]yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan[7] memberikan yang adil dan gambaran yang cukup lengkap posisi keuangan perusahaan dan kegiatannya selama periode yang diaudit.”

7.       Menurut Sukrisno Agoes.Auditing,2004

“Auditing adalah Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

8.       Menurut Arens dan Loebbecke.Auditing.2003

“Auditing adalah Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”

9.       Menurut Amin Widjaja Tunggal.Buku Pengantar internal auditing,2011

“Auditing adalah suatu proses sitematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi [8] atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

10.   Menurut Alvin A.Arens,Randal J. Elder,Mark S.Beasley yang telah dialih bahasa oleh Herman Wibowo dalam buku Auditing dan Jasa Ansurance,2008

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

.

---

[1] Independen adalah 'bebas', 'merdeka' atau 'berdiri sendiri'.

[2] Kompeten adalah berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwewenang.

[3] Entitas Ekonomi adalah transaksi badan usaha dicatat terpisah dari kegiatan pemiliknya dan setiap badan usaha lainnya sehingga tidak ada campur baur antara aset dan kewajiban pemilik dengan badan usaha atau antar badan usaha

[4] Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai.

[5] Manajemen adalah Suatu Proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

[6] Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan akuntan publik.

[7] Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

[8] Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.

Tugas Bahasa Indonesia 2 (Ringkasan Pajak dari Materi Dasar Perpajakan)

A.    Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (2000) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang sehingga  dapat  dipaksakan dengan  tiada  mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

B.     Fungsi Pajak

Fungsi pajak merut Mardiasmo (2006), yaitu:

1.      Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai  sumber  pendapatan  negara,  pajak  berfungsi  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran negara.

2.      Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

C.    Pengelompokan Pajak

1.      Menurut Golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langusng, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimphkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2.      Menurut Sifatnya

a.       Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b.      Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.      Menurut lembaga pemungutannya

a.       Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Banugnan, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

D.      Sistem Pemungutan

1. Self Assessment

Self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak (WP).

2. Official

Official adalah sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur.

3. Joint Collection

Joint Collection adalah sistem pemungutan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.

E.     Pengantar Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum

Dasar Hukum PPN adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak

Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun

2000.

ü  Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

·         penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

·         impor Barang Kena Pajak;

·         pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

ü  Subyek PPN

a.       PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b.      PENGUSAHA KECIL

Pengusaha Kecil dibebaskan dari kewajiban PPN sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut.Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :

1.      Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

2.      Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

3.      Dalam hal Pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena

Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari:

Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jika peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto; atau Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

ü  Objek PPN

Objek PPN diatur di Pasal 4 UU PPN 1984. Berikut ini saya kutif langsung dari undang- undangnya. “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a.       penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b.      impor Barang Kena Pajak

c.       penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d.      pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e.       pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau.

f.       ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

ü  Tarif PPN

a.       Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)

b.      Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).

c.       Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak

d.      (BKP) yang tergolong mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.

e.       Tarif PPN/ PPn BM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

ü  Dasar Pengenaan Pajak 

1.   Harga jual/ penggantian

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual/ pembeli jasa karena penyerahan BKP/ Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN/ PPn BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2.   Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/ PPn BM.

3.   Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semau biaya yang diminta oleh Eksportir.

4.   Nilai lain

Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 :

a.    Untuk pemakaian sendiri/ pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor.

b.   Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;

c.    Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

d.   Untuk persedian BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

e.    Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

f.    Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/ parawisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

ü  Pengkreditan Pajak Masukan

a)      Pajak Keluaran

Pajak Keluaran: Pajak yang dipungut dari pembeli pada waktu penjualan barang / jasa ekspor suatu barang.

b)    Pajak Masukan

Pajak Masukan : Pajak yang dibayar kepada penjual pada waktu pembelian barang / jasa /impor suatu barang.